catatan diri dan tren berita di masyarakat

Kamis, 13 September 2018

Mahar Politik Perlu dan BUKAN untuk Membeli Jabatan

Beberapa waktu ini saya memperhatikan berita-berita politik dan korupsi. Tapi sejak mulai ramai permasalahan perang di dunia sosmed terkait masalah politik pemilu yang sedang hangat ini, jujur saya menjaga diri dari menyampaikan opini yang menggiring ke pihak tertentu secara positif ataupun negatif. Saya lebih memilih jalur netral untuk kemanfaatan banyak orang saja.

Contohnya sekarang setelah saya jalan-jalan berkunjung dan mendengar dari beberapa anggota partai politik lokal terdekat terkait isu terkini. Tetap saya ingin menjadi pendengar yang baik. Bilapun ada yang perlu disampaikan, maka itu suatu info yang sudah resmi ada.

Mahar politik. Sudah lama menjadi diskusi, cibiran dan bahkan aduan delik hukum. Mahar politik merupakan pemberian sejumlah uang seorang calon kontestan kepada parpol sebelum mencalonkan diri. Secara istilah, mahar dalam prosesi pernikahan merupakan sebuah pemberian wajib seorang pria kepada wanita yang tidak dapat ditarik lagi. Mahar ini dalam politik menjadi sesuatu yang tidak asing tapi rasanya menjadi negatif bagi banyak pihak, termasuk masyarakat.

Sebenarnya ketika seseorang mencalonkan diri ikut kontestasi politik, mereka perlu berusaha agar bisa menang. Salah banyaknya seperti membuat event sosialisasi ataupun media promosi dirinya. Produksi media promosi memerlukan biaya bukan ?

Nah, beberapa panitia atau pihak mensiasatinya dengan meminta calon pendaftar untuk mendaftar dan membayar sejumlah uang tertentu. Kembali ke isu judulnya, maka lahirlah mahar politik. Namun hal ini menjadi negatif dikarenakan beberapa mahar politik dapat digunakan untuk mendapatkan nomor urut yang paling bagus. Akhirnya Mahar Politik dianggap sama dengan MEMBELI JABATAN.

Jadi perlu tidak mahar politik untuk mendukung kegiatan kampanye seorang calon ?
Jadi perlu tidak mahar politik untuk mendapatkan jabatan/ keunggulan tertentu dibandingkan dengan yang lain ?


Tentu seharusnya harus dibuat transparan dan equality sesuai kesanggupan.

Semisal setelah mendaftar di parpol, seorang calon akan diberikan daftar menu kampanye yang bisa disediakan oleh parpol.Semua calon berhak membaca daftar menu yang sama dan berhak memilih dan mendapatkan apa yang disediakan oleh menu kampanye ini.

Menu Dukungan Kampanye
1. Membuat flyer foto calon sebanyak 1.000 x 500 = Rp. 500.000
2. Membuat sosialisasi di tiap ranting (200 ranting) x Rp. 200.000 = Rp. 4.000.000
3. Membuat sosialisasi di satu ranting (1 ranting) x Rp. 200.000 = Rp. 200.000
4. Membuat sosialisasi di PAC (tingkat kecamatan) 1 x Rp. 1.000.000 = Rp. 1.000.000
5.
6.
 dan seterusnya dan seterusnya ....

Mahar politik jangan lagi menjadi istilah untuk membeli jabatan. Tapi memang untuk keperluan kampanye politik. Betul ?

Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Viewer

Mengenai Saya

Foto saya

Apa kabar kawan. Saya seorang pendengar baik. Beberapa kali berinteraksi dengan banyak orang, membuat saya menjadi pendengar baik. Saya konsultan manajemen yang meminati coaching dan FGD. Saya meminati pengembangan sumberdaya manusia bisnis. Saya tidak ahli dalam desain grafis tapi saya tahu bagaimana memandu kebutuhan desain grafis kamu.
Dulu saya meminati studi kultural, kolaborasi multidisiplin dan tentang ke-Indonesia-an. Sekarang saya sedang mengoptimalkan diri saya untuk siapapun yang ingin terjun di start-up digital.

Diberdayakan oleh Blogger.

DETOKS IT'S BUAH

IT's Buah

Labels